PADANG, KabaTerkini.com—Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut hangat kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti di Ranah Minang.
“Atas nama seluruh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ferry Irawan dan Ibu Yuli Sri Wilanti. Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Semoga keindahan alam dan kehangatan masyarakat Minangkabau membuat Bapak dan Ibu betah selama di sini,” ujar Mahyeldi dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Aula Kantor Gubernur, Kamis (6/11/2025).
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN yang telah memilih Sumbar, khususnya Kota Padang, sebagai lokasi kegiatan tersebut.
“Ini bentuk perhatian dan dukungan nyata pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat yang saat ini tengah berproses menerbitkan Sukuk Daerah. Kami menargetkan bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal 2027,” jelasnya.
Ia berharap kehadiran Deputi bersama jajaran kementerian, BUMN, dan lembaga donor bisa menjadi motivasi bagi daerah untuk terus berinovasi dalam membiayai pembangunan.
Menurut Mahyeldi, sosialisasi pembiayaan kreatif bukan sekadar acara seremonial, tetapi momentum penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mencari cara-cara baru membangun di tengah keterbatasan fiskal.
“Ruang fiskal daerah makin sempit. Lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan terus meningkat,” ungkapnya.
Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang bisa dibiayai lewat APBN dan APBD. Artinya, masih ada celah 60 persen yang harus dipenuhi lewat pembiayaan di luar anggaran pemerintah.
“Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu, kita perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD, tapi untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegas Mahyeldi.
Ia juga menyoroti langkah-langkah yang sedang dilakukan Pemprov Sumbar, mulai dari penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal (APIP), hingga pembaruan sistem dan prosedur agar birokrasi semakin efisien.
