Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan peningkatan kualitas SDM, khususnya di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan.
“Kami sadar masih ada kelemahan di sana-sini, tapi kami terus berbenah dan memperbaiki diri,” ujarnya.
Terakhir, Mahyeldi juga meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah agar hasilnya bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa pembiayaan kreatif adalah bagian dari program prioritas nasional untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.
“Selama ini pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada APBN dan APBD. Karena keterbatasan anggaran, kita harus mulai berpikir kreatif dan menggunakan skema-skema di luar yang biasa, seperti KPBU, sekuritisasi aset, hingga sukuk daerah,” jelas Ferry.
Menurutnya, keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada komitmen kepala daerah.
“Tanpa komitmen pimpinan daerah, skema seperti ini tidak akan berjalan. Karena itu, kami dari pemerintah pusat siap memberikan pendampingan,” ujarnya.
Ferry menyebut, beberapa daerah sudah sukses menerapkan pembiayaan kreatif, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan kini Sumatera Barat yang tengah memproses penerbitan sukuk daerah.
Ia berharap forum sosialisasi ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pihak swasta agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Yuli Sri Wilanti, Evi Junita (OJK), Didin Solahudin dan Setyo Nugroho (DJPK), Andre Pradana (PII), Erdian Dharma Putra (PT SMI), Griya Rufianne (World Bank), Ihsani Prawiradan Caroline (IFC), serta Ralista Harun (UNDP). (*/001)
