Menguatkan Sumatera Barat melalui Satu Data Indonesia

Sumatera Barat memiliki potensi besar, sumber daya alam yang melimpah, budaya yang kaya, serta dinamika ekonomi yang terus berkembang. Namun potensi itu hanya bisa terwujud jika kebijakan publik didasarkan pada data yang konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah peran Satu Data Indonesia (SDI) menjadi krusial, tidak hanya sebagai jargon teknis, tetapi sebagai fondasi keputusan yang menyentuh keseharian rakyat.

Pertama, SDI adalah mesin perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Tanpa data yang seragam dan dapat diverifikasi, program pembangunan daerah rawan kehilangan arah, terfragmentasi, atau bahkan tumpang tindih.

SDI mengintegrasikan berbagai sumber data—dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota—menjadi satu denominasi kebenaran. Dengan demikian, perencanaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial bisa lebih tepat sasaran, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Kedua, SDI meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika indikator kinerja dibuka untuk publik dalam format yang jelas, masyarakat dapat memantau progres program, sementara media dan lembaga pengawas memiliki rujukan yang konsisten untuk analisis.

Akuntabilitas bukan sekadar slogan, ia menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mempercepat perbaikan kebijakan jika diperlukan.

Ketiga, SDI memperkuat efisiensi anggaran. Data yang terintegrasi memungkinkan identifikasi prioritas sejati daerah dan mendeteksi duplikasi program. Pada gilirannya, alokasi anggaran—termasuk Dana Transfer dari pusat—dapat dipakai lebih efisien, berdampak langsung pada peningkatan layanan publik yang dirasakan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan.

Keempat, kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) adalah esensi SDI. Dengan analisis data yang solid, kita bisa meramal tren demografi, pola urbanisasi, kapasitas layanan publik, serta potensi risiko bencana. Sumatera Barat, yang rentan terhadap gempa bumi, banjir, dan bencana lain, perlu peta risiko yang terukur untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan dan respons publik.

Terakhir, mengadopsi SDI adalah langkah strategis menuju keselarasan dengan kebijakan nasional. Pemerintah pusat terus mendorong peningkatan tata kelola data nasional, Provinsi Sumatera Barat sebaiknya menjadi contoh konvergensi data dan kebijakan yang relevan dengan konteks lokal. Implementasi SDI di tingkat daerah akan memperlancar program-program nasional yang terukur, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

Tantangan tentu ada. Sumber daya manusia dan kapasitas teknis untuk mengelola data masih membutuhkan peningkatan berkelanjutan. Kualitas data di tingkat kabupaten/kota sering beragam, sehingga diperlukan mekanisme verifikasi lintas wilayah.

Isu privasi dan keamanan data juga tidak bisa diabaikan; perlindungan data pribadi wajib menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap inisiatif SDI. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara dinas teknis, Bappeda, BPS, dan institusi terkait harus dipererat agar definisi, metodologi, dan jadwal pelaporan seragam.