Oleh karena itu, beberapa rekomendasi praktis bagi Sumatera Barat:
Membangun ekosistem data daerah yang terintegrasi melalui kerjasama lintas dinas dan lembaga terkait, dengan repositori data yang standarisasi.
Mengadopsi arsitektur SDI secara bertahap, fokus pada indikator pembangunan manusia, infrastruktur, dan fiskal daerah, dengan rencana migrasi menuju interoperabilitas penuh.
Meningkatkan kapasitas SDM data melalui pelatihan berkelanjutan dan kemitraan dengan universitas atau lembaga riset regional.
Mendorong transparansi publik melalui publikasi ringkasan kebijakan berbasis data dan laporan kemajuan program secara berkala.
Melakukan pilot project pada isu prioritas daerah, seperti disparitas antar daerah, pemulihan pasca-bencana, dan ketahanan pangan, dengan indikator SDI yang jelas.
Kebijakan berbasis data bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan budaya pemerintahan yang menuntut akuntabilitas, partisipasi publik, dan ketahanan jangka panjang. Satu Data Indonesia memberi kita bahasa data yang sama untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi kebutuhan, dan mengarahkan investasi publik ke daerah yang paling membutuhkan. Sumatera Barat tidak hanya perlu mengikuti arus reformasi tata kelola data; kita perlu menyalakan kompas data yang menuntun kita menuju pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Sumatera Barat punya peluang untuk menjadi contoh bagaimana data terinterkoneksi dapat mempercepat kemajuan nyata bagi masyarakat. Tantangan ada, tetapi dengan komitmen kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi publik yang aktif, SDI bisa menjadi pilar utama bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi masa depan. ***
