Oleh: Wahyu Pramanda, S.Pd
(Ketum PC IMM kota Padang Panjang)
Pemilihan kepala daerah 2024 sudah semakin dekat. Hanya menyisakan lebih kurang waktu dua pekan lagi. Pemilihan walikota dan wakil walikota menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Padangpanjang untuk menentukan siapa kepala daerahnya untuk lima tahun mendatang.
Pesta demokrasi lima tahunan ini semakin menarik karena bertambahnya peserta pemilu dari `kelompok usia pemilih muda, yaitu generasi Z dan milenial.
Hal ini juga sesuai dengan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Padang Panjang menunjukkan bahwa dari 44.322 pemilih terdaftar, 4324 di antaranya adalah Generasi Z berusia 17-20 tahun. Sementara usia milenial 21-25 tahun ada sekitar 5478 orang. Pemilih dengan usia 26-40 tahun ada sekitar 14180 jiwa. Hasil ini jelas menunjukkan bahwa suara Generasi Z akan memainkan peran yang signifikan dalam menentukan arah politik di kota Padang Panjang.
Dengan jumlah tersebut menunjukkan bahwa Gen Z dan milenial memiliki potensi untuk membentuk perubahan serta memberikan kontribusi positif dalam pengambilan keputusan di Kota Padang Panjang. Pilkada juga mampu menjadi ajang untuk mereka menunjukkan peran yang semakin berpengaruh, menggugah antusiasme, dan menyuarakan isu-isu politik. Partisipasi mereka dapat memengaruhi arah kebijakan dan isu-isu yang diangkat dalam masyarakat.
Disamping itu, dengan jumlah mereka yang banyak tentu akan menjadikan mereka sebagai target kampanye bagi kandidat yang berkontestasi dalam pilkada tahun ini. Kalangan generasi Z dinilai intelektual dan melek teknologi, sehingga para calon kepala daerah dan tim suksesnya harus punya cara khusus untuk memikat mereka. Salah satu metode yang dinilai efektif adalah turun langsung ke masyarakat. Namun, metode ini juga rentan akan praktik politik uang atau money politic.
Di Kota Padang Panjang sendiri, fenomena politik uang menjadi hal yang telah mendarah daging dan juga menjadi budaya buruk yang turun temurun. Hal ini terjadi tidak terlepas dari pembiasaan ataupun adanya stigma normalisasi dari masyarakat, yang bahkan mengatakan bahwasannya, politik uang adalah hal yang wajar, dan merupakan hak rakyat untuk menerima, dan terlepas memilih calon yang bersangkutan itu adalah urusan belakangan.
Komentar