KABATERKINI.Com – Tim Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI melakukan uji petik nomine Penilaian Kinerja terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Kabupaten Dharmasraya, Pulau Punjung, Jum’at, (28/08/2024)
Tim disambut Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Sekretaris Daerah H. Adlisman, yang didampingi Ketua DPRD Dharmasraya, Wigiyono, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Yefrinaldi, Asisten Administrasi Umum, Kairuddin, Wakapolres Dharmasraya, Kompol Andri Nugroho, Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto, Kepala Dinas DPMPTSP, Naldi dan tamu undangan lainnya.
Tim penilai dipimpin Halomoan Pakpahan dari Kementerian Dalam Negeri RI, Muhammad Yusuf Kurniawan dari Kementerian PAN RB beserta tim. Tim pendamping dari Kementerian Investasi, komisi pemberantasan korupsi, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumbar, Pimpinan DPRD beserta anggota.
Dalam sambutannya, Sekda mengatakan selamat datang kepada tim penilai uji petik nomine Pemerintah Daerah di Kabupaen Dharmasraya.
“Semoga kedatangan bapak menjadi motivasi bagi Pemkab Dharmasraya, untuk dapat menjadi yang terbaik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PBB) tahun 2024 ini,” ujar Sekda.
Penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PBB) tahun 2024 merupakan penilaian terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam mengelola segala bentuk perizinan di Kabupaten Dharmasraya.
DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya telah mengikuti penilaian ini sejak empat tahun terakhir. Tahun 2021 dengan hasil peringkat 12 nasional. Tahun 2022 masuk nomine 6 besar nasional. Tahun 2023 berhasil masuk dalam nomine 8 besar nasional, dan tahun ini DPMPTSP Dharmasraya kembali masuk nomine 8 besar nasional. Dan mudah-mudahan masuk tiga besar nasional.
DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu OPD yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan indikator kinerja utama, untuk meningkatkan realisasi investasi di daerah.
