Diungkapkan, Epyardi Asda ia mengaku kecewa dengan Pemprov Sumbar yang tidak bisa mendatangkan perwakilannya yang bisa memutuskan persoalan tersebut.
“Seharusnya yang datang dari provinsi itu yang bisa memutuskan. Kami di sini (Pemkab Solok) dari Kabid hingga kepala dinas sampai Sekda hadir dan saya siap tanda tangan untuk keputusan ini. Pelaku tambang sudah ada, warga yang tambang rakyat ada, BPJN, dan inspektur tambang hadir, tapi pihak Pemprov mendatangkan orang yang tidak bisa memutuskan ini,” kata Epyardi lagi dengan rawut wajah kecewa.
Selain karena menderitanya warga Kabupaten Solok yang bekerja di tambang, atau tambang rakyat karena aktivitasnya dihentikan. Proses penganggaran untuk jalan nasional di pusat juga sudah memasuki pembahasan.
“Saya tahu soal penganggaran di pusat itu, saya pernah di DPR RI. Jadi kalau lama-lama kita rapat dan rapat terus, sementara proses penganggaran di pusat terus berjalan, maka bisa jadi soal jalan ini bakal terganggu untuk dianggarkan,” ucapnya.
Hal ini juga berkaitan dengan surat dari Dirjen Bina Marga yang menjelaskan, pengerjaan jalan nasional di Aie Dingin tak bisa dilakukan jika belum ada kesepakatan dari semua pihak untuk penataan tambang di Aie Dingin.
“Sesuai dengan surat dari Dirjen itu, harus ada kesepakatan soal penataan tambang yang salah satu menjadi pemicu rusaknya jalan nasional itu, meski tidak semua tambang yang menjadi penyebabnya. Tapi ini harus kita sikapi dengan cepat,” ujarnya. (*/002)