Saat ini angka Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Padang berada di 84,36. Angka yang tertinggi di Sumatera Barat. Capaian ini tentunya tidak harus berpuas diri. Karena di waktu yang sama, angka pengangguran masih cukup tinggi.
“TKPK kita harapkan segera bekerja dan terukur,” kata wali kota.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, penduduk miskin di Kota Padang berjumlah sekitar 41.400 jiwa, atau setara dengan 4,06 persen dari total populasi. Angka tersebut menurun 0,11 persen dari tahun sebelumnya.
“Kita ingin Padang bebas dari kemiskinan ekstrem, harapannya warga punya akses hidup lebih layak, lebih manusiawi, kita harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya lewat program, tapi lewat keberpihakan. Mari bergerak bersama, demi Padang yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial,” ajak Fadly.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, menegaskan bahwa pengukuhan TKPK ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga sosial, serta mitra pembangunan lainnya.
“Melalui 40 program unggulan yang tersebar di berbagai OPD, kita harap tidak ada lagi program yang tumpang tindih. Semua bergerak menuju satu tujuan: percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” jelas Yenni.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan OPD, badan usaha, LKAAM, Bundo Kanduang, Baznas, LPM, instansi vertikal, hingga lembaga sosial tingkat kota, provinsi, dan nasional. (*/001)
