“Kita semua memiliki tanggung jawab besar sebagai pelayan rakyat, mulai dari camat, lurah, hingga RT/RW. Kita harus aktif mencari tahu kondisi warga yang sakit atau membutuhkan bantuan. Minimal, adakan pertemuan rutin dengan warga untuk mendengar langsung keluhan mereka,” imbuhnya.
Berbagai temuan dan permasalahan, lanjutnya, menjadi catatan penting agar tidak terulang di masa depan. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat komunikasi dan memperluas sosialisasi kebijakan secara efektif demi mewujudkan Padang sebagai kota sehat dan pintar.
“Kita hanya butuh perencanaan yang matang, sistem yang tertib, dan pelayanan yang ramah. Mari benahi Kota Padang dengan semangat Padang Melayani, khususnya dalam sektor kesehatan melayani dengan hati, bekerja dengan kolaborasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, menyampaikan Program BPJS Kesehatan Gratis merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Padang yang telah diluncurkan sejak 3 Maret 2025. Selama pelaksanaannya, ditemukan sejumlah persoalan di lapangan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun kecamatan.
Ia juga membeberkan, permasalahan yang ditemukan di antaranya, ditemukan masyarakat berdomisili di Kota Padang tetapi belum memiliki administrasi kependudukan Kota Padang, kemudian bayi baru lahir tidak segera didaftarkan dalam Kartu Keluarga, sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai peserta BPJS.
“Peserta telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan Gratis, setelah dicek ke kelurahan untuk diterbitkan surat domisili yang bersangkutan terdaftar di Dukcapil daerah lain, dan permasalahan iuran BPJS yang menunggak,” sebutanya.
Ia berharap melalui evaluasi ini, permasalahan tersebut segera ditindaklanjuti oleh lintas instansi agar pelayanan kesehatan gratis benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (*/001)