Menurutnya, Pemko Padang telah menemukan akar persoalan banjir yang selama ini terjadi, hal ini penting agar proses pembebasan lahan di sejumlah titik dapat segera dituntaskan.
“Kita agendakan penyelesaiannya dengan menggerakkan seluruh potensi, termasuk unsur Forkopimda, tokoh adat, dan tokoh agama, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang diwakili Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, Kampar Rokan (WS IAKR), Arlendenovega Satria Negara, menjelaskan bahwa normalisasi sungai dilakukan sepanjang 3,2 kilometer dengan skema multi years 2023–2025 dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp120 miliar.
“Target tahun ini pengerjaan harus selesai, dengan normalisasi ini mengurangi risiko banjir di kawasan Kecamatan Koto Tangah, khususnya Batipuh Panjang, Lubuk Buaya, dan Pasie Nan Tigo,” jelasnya.
Namun, Arlendenovega mengungkapkan, masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan yang berjalan simultan dengan pengerjaan normalisasi Batang Kandis.
“Dari total panjang 3,2 kilometer, masih ada sekitar 800 meter lahan yang belum tuntas, dengan target pembebasan lahan selesai paling lambat akhir Juni 2025. Jika melampaui jadwal, risiko keterlambatan konstruksi sangat besar dan akan berdampak pada keseluruhan proyek,” tutupnya. (*/002)