Ulah Danah Transfer ke Daerah di Potong, Gubernur Sumbar “Serahkan” ASN dan PPPK ke Pusat
JAKARTA, KabaTerkini.com — Di tengah dinamika fiskal nasional yang semakin ketat, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyampaikan usulan strategis kepada Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menyusul rencana pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam pertemuan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, langkah ini penting agar pemerintah daerah tetap dapat fokus pada pembangunan dan pelayanan publik di tengah berkurangnya dukungan fiskal dari pusat.
“Kalau Dana Transfer ke Daerah ini terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, kami mengusulkan agar pusat bisa mengambil alih pembayaran gaji ASN, termasuk PPPK, agar daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, alokasi Dana Transfer ke Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp650 triliun, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp950 triliun. Khusus untuk Sumatera Barat, pengurangan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun, dengan pemotongan sekitar Rp533 miliar untuk Pemerintah Provinsi Sumbar.
Mahyeldi menilai, angka-angka tersebut mencerminkan tantangan besar yang harus dijawab dengan inovasi dan solidaritas antar pemangku kepentingan. Ia menekankan, situasi fiskal saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian dan kreativitas daerah.
“Justru di saat seperti inilah semangat membangun harus semakin menyala. Jika pusat mengambil alih beban gaji ASN, maka ruang fiskal daerah bisa difokuskan untuk pelayanan publik dan penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk memperkuat kolaborasi dan menggali potensi lokal. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya menunggu peluang datang dari luar, tetapi harus menciptakan peluang dari dalam.
“Sumatera Barat punya potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia unggul. Jika kita kelola dengan sinergi dan semangat, kita bisa tetap tumbuh bahkan di tengah pengurangan anggaran,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal nasional harus dimaknai bukan sebagai hambatan, melainkan tantangan untuk memperkuat kemandirian daerah.
“Kita harus menunjukkan bahwa Sumatera Barat bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga pelaku perubahan. Dengan beradaptasi dan berinovasi, insya Allah semua tantangan bisa kita hadapi,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penyesuaian dana transfer dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global.
“Kita memahami kekhawatiran daerah. Namun, penyesuaian ini perlu agar APBN tetap kuat. Pemerintah pusat juga mendorong agar daerah semakin efisien dan inovatif dalam mengelola anggaran,” jelasnya.
Menurut Purbaya, masih banyak ruang untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*/001)
