Rincian anggaran untuk mendukung fisik kegiatan diantaranya konsultan perencana dan pengawas jika kegiatan berupa JUT/JITUT, sosialisasi, bimtek, pelatihan, monev, dan lain sebagainya.
“Jadi, tidak benar pemberitaan bahwa perencanaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan, telah mengambil dana pokir untuk outsorching. Sebagai gambaran, biaya operasional untuk mendukung fisik kegiatan pokir seperti CPCL, sosialisasi (konsumsi petani, transpor petani), bimtek (konsumsi petani, transpor petani, honor narasumber termasuk juga honor narasumber untuk anggota dewan pemilik pokir),”jelasnya.
Termasuk running test alat jika pokir dalam bentuk alsintan, biaya konsultan perencana dan pengawas jika pokir dalam bentuk JITUT, dan serah terima barang yang dijalankan oleh seluruh unit kerja di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
“Dana operasional tersebut sudah disepakati sebelumnya dengan pemilik pokir, karena jika dana tersebut tidak tersedia maka kami tidak dapat memproses kegiatan pokir yang diamanahkan ke dinas,” tegas Rina.
Terlepas dari misinformasi tersebut, fakta yang terjadi saat ini menurut Rina adalah, capaian produksi pertanian tahun 2023 rerata meningkat 2 persen. Bahkan secara nasional, Sumbar tercatat sebagai 5 provinsi yang mengalami peningkatan produksi padi di Indonesia, sementara provinsi lain mengalami penurunan.
Dan berdasarkan hasil kajian Balitbang Provinsi Sumbar, intervensi program dan kegiatan pemerintah mampu meningkatkan pendapatan petani sekitar 14,32 persen di tahun 2023.
Rina berharap, sinergi peran dari seluruh struktur atau unit kerja perlu dioptimalkan serta koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak perlu ditingkatkan agar capaian pembangunan pertanian dapat berhasil guna dan berdaya guna.(*/002)
