Oleh: Prof. Elfindri (Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Andalas)
Tentu banyak yang dipikirkan oleh kebanyakan tokoh masyarakat yang keberatan akan pembangunan jalan Tol, karena pikir itu pelita hati. Namun salah dalam berpikir karena hanya berdasarkan intuisi, dan “common sense”, maka bisa jadi keliru. Dia akan berujung penyesalan kelak.
Niat baik pak Andre Rosiade dan banyak pihak lainnya dalam mempercepat realisasi jalan Tol tentu menjadi amalan hebat yang bekal mereka tabung. Jika yang menolak keliru, maka semua mesti mempertanggung jawabkan di kemudian hari.
Kekhawatiran
Jika pemukimannya harus dipugar akibat membangun jalan Tol, ini masalah mendasar dan bisa disesuaikan. Tinggal menyusun terase yang berdampak sekecil mungkin. Cara menghindarkannya tentu lebih tau ahlinya, sesuai saran Dr Yosritzal, dalam analisisnya.
Jika alasan komunitas menjadi terpisah akibat jalan Tol, jangankan manusia, hewan untuk pindah ke dua sisi dibuatkan dalam sistem pembuatan jalan Tol.
Merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan merasa sudah tau jadi saja, sebenarnya tahapannya mesti telah dilalui.
Tidak mungkin dalam pembangunan pemerintah akan meninggalkan masyarakat. Saya pantau semenjak awal niat presiden jauh sebelumnya sudah berkali-kali pertemuan dilakukan. Saya sebagai ketua tim perencanaan Sumbar telah mengakomodasi masukan banyak pihak, mulai memasukan sirip Jalan Tol, dan aktifasi Jalan Kereta Api. Keduanya sepertinya telah diakomodasi dalam budget pemerintah pusat, akibat kegigihan pak Andre dan para stakeholders yang tidak disebutkan satu per satu nama mereka.
Prosesnya sudah diajak untuk memikirkan dan mengambil langkah ke depan, hasilnya justru banyak klaim masyarakat menolaknya. Ayo kita kompak lagi bersama agar jangan sampai membatalkan upaya yang sudah lama bersama lakukan.
Setiap penolakan rencana jalan Tol yang dananya sudah ada akan berdampak kepada hilangnya kesempatan alternatif masa depan anak muda kita lebih baik.
Merasa rugi, dengan dalih jalan Tol sampai mati dinikmati oleh investor, terus kalau hasil ganti untung ditukarkan ke Emas apakah ganti untung akan habis nilainya? Tentu tidak juga.
Jika dengan dibangunnya jalan Tol, terus akan mematikan usaha kecil dan menengah sepanjang jalan, justru sebaliknya kajian mahasiswa Pascasarjana Unand yang pernah saya bimbing banyak dampak positifnya. Angan-angan penjual Talua Asin, Pisang Abuih, Sala Lawuak apapunlah yang selama ini ada, semua usaha itu sebenarnya tidak akan hilang, karena jalan biasa masih adakan?
Apalagi mereka yang lewat Tol biasa sudah memiliki perilaku berbelanja pada persinggahan, atau berada di luar jalan Tol. Itu pemahaman empirik kita selama ini.
Efek Jalan Tol
Biasa banyak yang tidak menerima hasil kajian akademik apalagi mereka yang menolak jalan Tol, bahwa jalan Tol itu berhubungan dengan efisiensi distribusi dan logistik, percepatan arus barang dan orang, dan efisiensi pemakaian bahan bakar minyak.
Jika kita ingin memperpanjang lama waktu berwisata di Sumatera Barat, maka jalan Tol salah satu opsi terbaik. Bayangkan berapa lebih cepat jarak tempuh Padang- Bukittinggi, yang biasa 3-4 jam dengan jalan Tol akan memerlukan waktu sekitar 1.15 mnt. Efisiensi waktu tempuh pulang pergi tentu menjadi 3.5 jam. Selama itu pula minimal akan dapat waktu leisures, berbelanja dan sebagainya tambahan oleh Wisatawan, sekaligus mudah dijadwalkan perjalanan.
Jika tidak diselesaikan cepat, kita merasakan betapa banyak pasar tumpah Koto Baru, Padang Lua, yang belum tertangani sampai kini. Belum lagi kalau terjadi kemacetan akibat truk rusak, tabrakan, rem blong, banjir, tanah longsor dan sebagainya.
Apalagi masa libur sekolah, tahun baru, dan masa hari raya. Sumatera Barat pada khususnya memiliki jumlah penduduk 4.8 juta jiwa, sekitar 4.8-5 juta lagi yang tinggal di luar Sumatra Barat.
Di Riau lebih 850.000 penduduk asal Minang, DKI 779.740 dan Sumatera Utara 760.504 orang. Orang Minang memang mendominasi perantau dibandingkan etnis lainnya di Indonesia. Karakter mereka bahwa pada usia tua mereka kembali untuk hidup di kampung halaman “return migration”. Perhitungan kita belum lagi penduduk Sumbar yang sudah berkeluarga, dan mereka memiliki keluarga yang bukan dari Minang, ini akan membuat jenis migrasi berantai “chain migration”, arus kunjungan keluarga dan bisnis akan semakin besar frekuensinya ke depan.
Bagi keluarga kita yang menolak jalan Tol tentu itu tidak terlalu dirasakan, namun bagi pengguna jalan publik kelancaran merupakan hal yang diperlukan.
Jika dia berbayar, ya tidak terhindarkan karena dibangun lewat investasi yang besar. Biaya preman dan setoran pada oknum pun akan jadi Nol lewat jalan Tol. Praktek yang buruk di tempat kita.
Di negara maju memang banyak juga ruas jalan yang benar benar tidak berbayar, namun sistem perpajakan mereka sudah baik. Kita dengan mudah melihat bagaimana negara maju. Panjang dan jumlah ruas jalan Tol banyak, bahkan untuk truk saja di daratan Eropa memiliki jalan tol khusus. Sehingga efisiensi dalam waktu untuk distribusi barang dan orang.
Di Cina inisiasi sebagian jalan Tol bebas biaya untuk truk yang membawa hasil pertanian. Mereka lebih Kapitalis dari kita yang mengklaim berbudaya. Jika upaya untuk membebaskan biaya bagi truk pengangkut hasil pertanian rakyat yang kita perjuangkan mirip jalan Tol di Cina, saya setuju sekali.
Kontrol Kita Bersama
Jika dikhawatirkan pembangunan jalan Tol akan terjadi korupsi, maka kita setuju bersama sama mengawasinya. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya ruas jalan Padang Sicincin, peserta korupsinya justru kebanyakan pada tingkat lapangan bukan dari pemerintah pusatnya atau propinsi.
Persoalan yang kemudian perlu diawasi bersama adalah masalah harga penggantian tanah. Kita ikut saja dengan ketentuan yang sudah dibuat pemerintah. Yang penting hasil imbal tanah walau itu hak ulayat, sebaiknya tidak dibagi, namun diinvestasikan ke Emas yang nilainya biasa naik dari waktu ke waktu.
Semoga saja pandangan saya ini tidak membuat kita berdebat lagi, hak untuk menolak Tol tetap kita hormati. Namun tol merupakan barang publik, sungguh keliru tidak mendukungnya.
Apalagi bagi yang mewakafkan tanah peruntukan jalan Tol, itu nilainya tidak akan habis sampai hari kiamat. Semua kakek kita yang meneroka dulu sampai ke anak cucunya insyallah akan mendapat imbalan, mirip wakaf sumur Usman bin Affan. (Sumber: Artikel dari Facebook Prof. Elfindri, Senin 3 Agustus 2026)
