JAKARTA, KabaTerkini.com – Pemerintah buka peluang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Jika demikian, bagaimana dengan status PPPK yang terus bermimpi ingin menjadi ASN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka suara soal kemungkinan pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Dia mengatakan tengah membicarakan hal tersebut, termasuk soal jumlah formasi dan jadwal pembukaan
Kini, pemerintah masih melakukan pemetaan kebutuhan di tiap instansi. Selain itu kebutuhan yang sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sedang membicarakan, karena pertama yang harus jadi fokus, kan kita sudah bersurat waktu itu untuk pemetaan kompetensi jabatan, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Instansi pemerintah sudah menyampaikan, dan tentunya juga saya harus memperhatikan untuk formasi, untuk program prioritasnya Bapak Presiden,” jelas Rini dikutip dari Detikcom, Sabtu (25/07/26).
Rini mengatakan pemerintah belum bisa memastikan kapas waktu pelaksanaannya, sebab masih menunggu hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan untuk kemampuan anggaran negara.
“Ini masih di dalam perhitungan, dan juga kita sedang diskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemampuan keuangan negara. Jadi insyaallah tentunya CPNS itu tetap menjadi program yang kita siapkan. Tapi kapannya kita belum bisa jawab, karena kita kan harus hitung, kesesuaian antara kompetensi yang memang dibutuhkan,” dia menuturkan.
Saat dikonfirmasi ulang soal CPNS akan dibuka tahun ini, Rini hanya mengatakan potensinya ada. Namun kepastiannya belum ada karena masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan.
“Mudah-mudahan ada. Kita nggak bisa di-spill dulu. Jadi gini tentunya, kapannya kita belum tahu, karena masih sedang dibahas antar kementerian. Karena kan seperti sudah saya sampaikan, bahwa kita sudah meminta kepada seluruh instansi pemerintah, jumlah kebutuhan,” jelas dia.
Pemerintah juga tidak ingin terburu-buru mengumumkan formasi. Rini menjelaskan perlu menghitung kebutuhan setiap instansi.
Perhitungan kebutuhan ini bukan hanya dari jumlah pegawai. Namun terkait kompetensi yang diperlukan oleh tiap instansi.
“(Jumlah formasi) belum, itu kan harus dihitung dulu. Apakah akan diisi secara keseluruhan dari jumlah yang pensiun atau bagaimana. Kita juga sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan mengenai perhitungan-perhitungan, kesiapan fiskal dan sebagainya,” pungkasnya. (*/005)
