Pangkas Kuota BBM Hingga WFH, Malaysia Mulai Panik Karena Stok Minyak Menipis
KUALALUMPUR, KabaTerkini.com – Malaysia mulai berlakukan pengurangan kuota subsisidi BBM hingga WFH. Kebijakan tersebut disampaikan langsung Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan di Asia Barat.
Dalam pengumuman khusus pada Kamis (26/03/26), Anwar menegaskan bahwa pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian sementara terhadap kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga ketahanan fiskal negara.
Langkah ini diambil setelah beban subsidi bahan bakar melonjak drastis dalam waktu singkat. Anwar memaparkan bahwa nilai subsidi meningkat tajam dari semula hanya 700 juta ringgit (Rp 2,96 triliun) menjadi 3,2 miliar ringgit (Rp 13,55 triliun) akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.
“Insya Allah, saya akan menguraikan langkah-langkah strategis negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis energi global yang timbul dari konflik di Asia Barat, dengan pendekatan yang tegas, terstruktur, dan fokus pada kepentingan rakyat serta ketahanan bangsa,” ungkap Anwar Ibrahim, Kamis (26/03/26).
Dalam kebijakan terbaru yang mulai berlaku efektif pada 1 April mendatang, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk menyesuaikan kuota bulanan program subsidi Budi Madani RON 95 (Budi95) atau bensin RON 95. Kuota yang sebelumnya sebesar 300 liter per bulan kini dipangkas menjadi 200 liter per bulan bagi pengguna kendaraan pribadi.
Pemerintah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang diperlukan agar anggaran negara tidak jebol. Meski ada pemangkasan kuota, Anwar memastikan bahwa harga jual eceran bensin RON95 tetap dipertahankan pada level subsidi demi melindungi daya beli masyarakat luas.
“Keputusan untuk mempertahankan harga bensin RON 95 sebesar 1,99 ringgit (Rp 8.431) per liter adalah langkah yang diperhitungkan dengan matang agar tidak membebani rakyat, meskipun harga minyak mentah melonjak secara global,” kata Anwar.
Anwar menambahkan bahwa sekitar 90 persen penduduk Malaysia tidak akan terdampak secara signifikan oleh penyelarasan kuota ini.
Berdasarkan data pemerintah, mayoritas pengguna hanya menghabiskan sekitar 100 hingga 200 liter bensin per bulan, sehingga angka 200 liter dinilai masih mencukupi kebutuhan harian sebagian besar warga.
“Setiap ringgit yang dihemat disalurkan kembali kepada rakyat melalui inisiatif seperti Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA), selain untuk meningkatkan fasilitas klinik dan rumah sakit, memperbaiki jalan, serta memperkuat infrastruktur,” tutur Ibrahim.
Selain penyesuaian kuota bagi warga umum, Pemerintah Malaysia tetap memberikan pengecualian khusus bagi sektor-sektor krusial. Pengemudi transportasi daring (e-hailing) dan pengendara logistik tetap mendapatkan kuota subsidi sebesar 800 liter per bulan untuk memastikan kelancaran mobilitas perkotaan dan menjaga stabilitas harga jasa transportasi.
Anwar juga mengingatkan masyarakat untuk mulai melakukan penghematan energi dan memperketat pengeluaran di tengah ketidakpastian global. Ia menyebutkan bahwa negara-negara tetangga di ASEAN sudah mulai merasakan tekanan ekonomi yang hebat akibat krisis energi ini.
“Kerugian mencapai puluhan miliar ringgit yang telah ditanggung pemerintah selama beberapa dekade harus dipulihkan agar dapat diinvestasikan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Saya tidak anti-orang kaya, namun kita harus adil kepada kelompok yang rentan dan membutuhkan,” pungkas Ibrahim.
Sebagai informasi, pemerintah Malaysia saat ini terus memantau pergerakan harga minyak global, terutama di jalur Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pasokan minyak dunia.
Selain BBM, pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok lainnya melalui peningkatan alokasi program Jualan Rahmah. (*/001)
