PADANG, KABATERKINI.Com – Ketika Annisa Suci Ramadhani dilantik sebagai Bupati Dharmasraya pada 20 Februari 2025 lalu oleh Presiden Prabowo, wajah-wajah penuh tanya tersebar di ruang publik. Ia muda dan Ia perempuan.
Ia memimpin di sebuah kabupaten di pintu masuk Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sarat adat dan nilai-nilai konservatifnya.
Tak sedikit yang meragukan: mampukah Bundo Kanduang benar-benar membawa perubahan? Atau hanya akan menjadi simbol politik belaka?
Namun satu bulan berselang, skeptisisme itu mulai mencair. Tak melalui retorika panjang, tapi lewat kehadiran nyata, keputusan strategis, dan langkah-langkah nyata di lapangan maupun di meja birokrasi.
Hari Pertama, Tak Menunda Langkah
Usai pelantikan, tak ada pesta besar. Alih-alih memulai masa jabatannya dengan seremoni dan jamuan, Annisa langsung menggelar rapat kerja dengan seluruh kepala OPD, bahkan secara daring dari luar daerah. Karena saat itu ia mesti menjalani masa retreat di Magelang.
Di forum itu, ia menyampaikan pesan yang jelas: aparatur harus melayani, bukan dilayani; anggaran harus tepat guna, bukan untuk gaya-gayaan; dan pembangunan harus menyentuh masyarakat, bukan sekadar menggugurkan program.
Tak lama berselang, Dharmasraya dilanda banjir. Sungai-sungai meluap, pemukiman tergenang. Bupati muda nan cantik itu tak menunggu laporan di meja. Ia turun langsung ke lokasi terdampak, berdialog dengan warga, memimpin koordinasi penanganan darurat, bahkan ikut berbaur bersama warga.
Tidak sekadar formalitas. Kehadirannya membuktikan bahwa empati adalah salah satu fondasi utama kepemimpinannya.
“Beliau datang langsung menjabat tangan kami, duduk berdampingan tanpa protokoler berlebihan, mendengar apa yang kami sampaikan. Kami merasa dihargai,” ujar salah seorang warga Nagari Banai Kecamatan Sembilan Koto, yang rumahnya terdampak banjir.
Membuka Benang Kusut APBD
Namun tantangan sebenarnya justru datang dari dalam. Tumpukan persoalan struktural di tubuh pemerintahan, terutama persoalan fiskal.
Saat memimpin Musrenbang RKPD 2026, Annisa secara terbuka mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat masih tinggi. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan, bahkan menurun di beberapa sektor.
Dalam pemaparannya di hadapan forum lintas sektoral itu, Annisa tidak mengesankan bahwa ia orang baru di dunia pemerintahan.
Dirinya tampak menguasai betul seluk-beluk keuangan daerah. Apa yang ia paparkan mengalir begitu saja. Runut dan tuntas. Para hadirin yang terdiri dari pejabat utama pemerintahan, instansi vertikal, akademisi, ormas tampak menyimak dengan seksama apa yang Annisa sampaikan.
Ia mengajak seluruh elemen Pemkab Dharmasraya untuk jujur melihat persoalan dan bersama mencari solusi. Tak berhenti pada wacana, ia langsung membuat gebrakan.
Salah satunya: menunda pengadaan mobil dinas baru. Alih-alih memesan kendaraan mewah, ia memilih menggunakan kendaraan dinas lama. Bukan hanya dirinya, tapi juga untuk wakil bupati dan unsur pimpinan DPRD.
Keputusan ini selaras dengan instruksi efisiensi Presiden RI, sekaligus menjadi sinyal bahwa penghematan bukan hanya slogan. Di masa sulit, pemerintah harus memberi contoh.
Tak hanya itu. Annisa juga menerbitkan edaran yang melarang ASN meminta atau menerima gratifikasi, termasuk dalam bentuk THR.