JAKARTA, KabaTerkini.com – Pernyataan Wakil Ketua Umum MUI soal penetapan Idul Fitri di luar pemerintah haram memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikannya menyoroti ada Ormas Islam yang lebih dulu menetapkan 1 Syawal yang berbeda dengan pemerintah, saat jumpa pers Sidang Isbat, Kamis (19/03/26) malam.
Lantas warganet dan masyarakat luas menyorot Muhammadiyah yang disentil Waketum MUI tersebut, karena menetapkan 1 Syawal sebelum pemerintah mengumumkan.
Menanggapi hal tersebut, ini jawaban cerdas Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Ketua Muhammadiyah meminta para tokoh agama untuk menghindari ujaran atau pernyataan menyangkut beda waktu penetapan Idul Fitri 1447 H yang bisa memperkeruh suasana.
“Para tokoh agama hindarilah ujaran-ujaran, pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan suasana yang tidak baik di masyarakat,” kata Haedar usai melaksanakan salat Idulfitri 1447 H di UMY, Bantul, DIY, Jumat (20/03/26).
Haedar meyakini bangsa Indonesia mampu bersikap paling dewasa di tengah situasi atau urusan perbedaan macam ini.
Oleh karena itu pula Haedar berharap kepada siapa saja agar tak perlu mencari-cari argumen apa pun sebagai pembenaran diri dan memvonis pihak lain terkait beda waktu lebaran ini.
“Tidak perlu kita centang, mempertajam perbedaan. Pertama, karena kita sudah biasa berbeda. Yang kedua, tidak perlu mencari argumen apapun untuk membenarkan diri lalu memvonis pihak lain yang berbeda, baik yang orientasinya kewargaan maupun orientasinya kepemerintahan,” harapnya.
Lebih lanjut, Haedar berharap umat muslim untuk lebih memprioritaskan kekhusyukan pelaksanaan ibadah demi meningkatkan kualitas diri.
“Jalani Idulfitri, baik yang tanggal 20 [Maret] maupun yang tanggal 21, bahkan ada yang kemarin, untuk lebih khusyuk dalam beribadah dan menimbulkan kesalehan jiwa dan pikiran, sehingga kita tidak digoda oleh hasrat-hasrat perbedaan yang menajamkan keretakan dan luruhnya ukhuwah,” ucap Haedar. (*/002)
