JAKARTA, KabaTerkini.com – Pemerintah punya 2 opsi untuk menyelesaikan pengangkatan guru honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2027.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (10/08/26).
Tito mengatakan, pemerintah masih membahas kemungkinan guru honorer diangkat menjadi ASN daerah atau menjadi ASN pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Ya itu nanti masih dibicarakan ya, masih dibicarakan apakah di-exercise semua, apakah nanti mereka ditarik menjadi ASN daerah, cuma kemampuan daerah bagaimana?” ujar Tito usai rapat koordinasi dengan pimpinan DPR RI, Senin (10/08/26).
Penjelasan tersebut sekaligus membenarkan bahwa rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI dan Kemendikdasmen turut membahas soal kejelasan nasib dan pengangkatan guru non-ASN.
Menurut Tito, pemerintah masih perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah jika guru honorer diangkat menjadi ASN daerah. Tito mengatakan, pemerintah harus memberikan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik atau tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), jika kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi.
“Kalau seandainya kemampuan daerahnya enggak kuat ya mau enggak mau harus diberikan DAK nonfisik atau tambahan DAU kan,” jelas Tito.
Selain menjadi ASN daerah, Tito menyebut opsi lain adalah mengangkat guru honorer menjadi ASN pusat di bawah Kemendikdasmen.
Tito mengingatkan bahwa opsi tersebut akan berdampak pada kebutuhan tambahan anggaran di Kemendikdasmen.
“Nah kalau seandainya ditarik dia menjadi ASN-nya pusat berarti ASN Kemendikdasmen, maka otomatis Kemendikdasmen harus diberikan tambahan anggaran,” katanya.
Tito juga membuka kemungkinan adanya skema pembagian tunjangan kinerja antara pemerintah pusat dan daerah, jika guru honorer menjadi ASN pusat. “Nah mungkin Tunkin-nya ya yang mungkin dilakukan sharing antara pusat dan daerah. Saya kira itu,” pungkas Tito. (*/001)
