HAMBALANG, KabaTerkini.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina Simon A. Mantiri ke Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 9 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait pengelolaan perusahaan milik negara, termasuk upaya menyederhanakan struktur organisasi.
Pertemuan itu diketahui dari unggahan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di media sosial. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan arahan agar dilakukan pemangkasan sejumlah lapisan atau jenjang struktur di lingkungan Pertamina, PLN, serta sejumlah BUMN lainnya.
Langkah tersebut diarahkan untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Pemerintah juga ingin meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara.
Pemangkasan struktur tersebut tidak hanya berkaitan dengan organisasi di tingkat perusahaan utama. Arahan juga mencakup penataan anak perusahaan hingga perusahaan yang berada di bawahnya.
Dengan struktur yang lebih sederhana, pemerintah berharap proses koordinasi dapat berlangsung lebih cepat dan tidak terlalu panjang. Keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan juga diharapkan dapat diambil dengan lebih efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Simon juga melaporkan perkembangan Program Mandatori B50 kepada Presiden Prabowo.
Program B50 merupakan kebijakan penggunaan biodiesel dengan campuran bahan bakar nabati sebesar 50 persen. Program tersebut sebelumnya telah diluncurkan oleh Prabowo pada Juli 2026.
Laporan mengenai B50 menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut karena Pertamina memiliki peran dalam kesiapan pelaksanaan program energi tersebut.
Selain B50, Simon turut menyampaikan perkembangan persiapan program mandatori bioethanol. Laporan tersebut mencakup kesiapan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung tahapan program tersebut.
Pemerintah memang tengah mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pengembangan biodiesel dan bioethanol menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
Pertemuan Prabowo dengan Dirut Pertamina juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap tata kelola perusahaan negara. Penyederhanaan struktur diharapkan dapat mengurangi proses birokrasi yang terlalu panjang sekaligus membuat perusahaan lebih responsif dalam mengambil keputusan.
Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pemerintah ingin perusahaan negara dapat bekerja secara lebih efektif dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian.
Tidak hanya Pertamina, arahan mengenai penataan struktur juga disebut berlaku untuk PLN dan BUMN lainnya. Artinya, langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam melakukan pembenahan perusahaan milik negara.
Pertemuan di Hambalang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin, Kepala BIN Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dengan adanya arahan tersebut, masing-masing BUMN nantinya perlu melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan jenjang perusahaan yang ada.
Pemerintah berharap proses penataan tidak hanya menghasilkan struktur yang lebih sederhana, tetapi juga memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Sementara itu, perkembangan program B50 dan persiapan bioethanol juga akan terus dipantau. Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting sebelum program tersebut diterapkan secara lebih luas.
Pertemuan Prabowo dan Dirut Pertamina ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN sekaligus meningkatkan efisiensi. Dengan struktur yang lebih ringkas dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, perusahaan negara diharapkan mampu bekerja lebih produktif.
Arahan tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada program energi, tetapi turut memperhatikan bagaimana perusahaan negara dikelola agar semakin efektif dan mampu mendukung agenda ekonomi pemerintah. (*/002)
