“Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN-nya yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?” tegasnya.
Ketidaksesuaian data ini dinilai Bahlil sebagai hal yang sangat serius karena menyangkut program prioritas pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang memetakan wilayah prioritas untuk penyambungan listrik ke desa-desa yang belum teraliri, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bahlil, salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses jaringan PLN.
“Kita harus pastikan tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kegelapan di tengah kemajuan Indonesia. Ini janji pemerintah,” kata Bahlil.
Rapat kerja tersebut juga diwarnai dorongan dari sejumlah anggota dewan agar pemerintah mempercepat realisasi elektrifikasi desa dan memperbaiki sistem pendataan yang dianggap masih tumpang tindih. (*/001)
