PADANG, KabaTerkini.com – Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Rabu (04/11/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Audiensi tersebut digelar untuk membahas pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi November 2025 lalu, sekaligus membahas penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemko Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk menopang pembangunan hunian layak bagi warga terdampak.
Namun, penyelesaian PSU di kawasan Huntap Balai Gadang masih membutuhkan dukungan pusat dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada tahun 2027.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran memaparkan progres dan kolaborasi pembangunan yang telah berjalan di lapangan.
“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” terang Fadly Amran.
Ia menambahkan, “Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru.”
Menanggapi pemaparan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong jajaran pemerintah daerah untuk memperluas skema pendanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya bergantung pada APBD maupun APBN.
“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Maruarar Sirait. (*)
