JAKARTA, KabaTerkini – Tim Khusus Polri penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto bekerja ekstra mengusut tuntas peristiwa tersebut.
Aksi berantai yang diduga banyak terlibat tersebut membuat orang-orang dekat tersangka kepanasan.
Terbaru, isu yang membuat publik heboh yakni beredar kabar dua jenderal mantan Kapolri diperiksa Bareskrim terkait kasus penyadapan kepala negara tersebut. Dia adalah Tito Karnavian dan Idham Azis, dua jenderal mantan Kapolri di era Presiden Joko Widodo.
Kabar mengenai dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Polri.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin secara tegas membantah informasi yang beredar di media sosial tersebut.
Ia memastikan tidak ada pemeriksaan terhadap kedua mantan Kapolri sebagaimana kabar yang ramai diperbincangkan.
“Infonya tidak benar,” kata Asep saat dikonfirmasi pada Minggu (8/11/2026) dikutip dari suara.com.
Sebelumnya, kabar mengenai pemeriksaan Tito Karnavian dan Idham Azis beredar melalui sejumlah unggahan media sosial. Salah satunya berasal dari akun Instagram @kritikkerass.
Dalam unggahan tersebut, akun itu menarasikan adanya seorang menteri yang disebut akan ditahan karena diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Prabowo.
“Infonya ada menteri yang ditahan malam ini karena terlibat penyadapan Prabowo, inisial TK,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di kolom komentar. Nama Tito Karnavian ikut disebut-sebut oleh warganet karena memiliki inisial yang sama dengan petunjuk dalam unggahan tersebut.
Namun, hingga Minggu (8/11/2026), Kabareskrim telah memastikan bahwa kabar pemeriksaan terhadap Tito maupun Idham Azis tidak benar.
Sementara itu, empat jenderal polisi sudah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo oleh Bareskrim Polri.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mengusut perkara secara menyeluruh, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga mempersiapkan pembentukan tim khusus yang akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri.
Tim tersebut bertugas mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon milik tokoh negara serta menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ancaman hukuman dalam perkara tersebut mencapai maksimal 10 tahun penjara.
Polri kini masih melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap secara lengkap dugaan penyadapan ilegal tersebut, termasuk pihak yang terlibat dan tujuan di balik tindakan tersebut. (*)
