JAKARTA, KabaTerkini.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja mengungkap fakta mengejutkan soal penggunaan anggaran negara. ICW mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Dana influencer tersebut menjadi sorotan publik di saat kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah. Ditambah perusahaan influencer milik Raffi Ahmad yang notabene berada di lingkar istana.
Kontrak influencer Rp14,7 miliar itu berasal dari dua kementerian dengan rentang pengadaan sepanjang 2024 hingga 2026.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ditemukan delapan paket pekerjaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Total nilai seluruh pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau hampir Rp14,7 miliar. Temuan ini disampaikan ICW melalui keterangan pers pada Senin (9/11/2026).
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai perlu dievaluasi dari sisi kebutuhan, transparansi manfaat, kewajaran harga, hingga konsistensinya dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
ICW mengaitkan temuan itu dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Melalui kebijakan tersebut, kementerian dan lembaga diminta membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, hingga seminar.
Namun, menurut ICW, pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan uang negara. Terlebih, kebijakan efisiensi juga berdampak pada berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan.
Dari lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024, terdapat pekerjaan penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta. Kemudian, penayangan Instagram Reels akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina senilai Rp205,89 juta serta Instagram Story senilai Rp575,65 juta.
Selain promosi melalui media sosial, terdapat pula paket kehadiran figur publik dalam acara pemerintah atau event attendance senilai Rp2,52 miliar. Sementara penayangan konten melalui TikTok akun @raffinagita1717 tercatat senilai Rp144,42 juta. Total nilai lima paket dari Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket pengadaan dari KKP memiliki nilai keseluruhan sekitar Rp10,8 miliar. Dua paket pada 2025 masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar, sedangkan satu paket pada 2026 juga mencapai Rp3,6 miliar.
Salah satu pengadaan tersebut berkaitan dengan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna. Dua paket lainnya berkaitan dengan kegiatan influencer engagement di lingkungan direktorat jenderal KKP.
ICW juga mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa influencer dari pihak eksternal, padahal masing-masing instansi telah memiliki perangkat hubungan masyarakat dan komunikasi publik.
Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP juga mempunyai biro humas yang bertugas mendukung penyebarluasan informasi program kementerian.
Menurut ICW, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka manfaat pengadaan tersebut, termasuk indikator keberhasilan dan dampak yang dihasilkan. Tanpa dokumen kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, serta ukuran keberhasilan yang jelas, masyarakat akan kesulitan menilai apakah belanja tersebut benar-benar sebanding dengan manfaatnya.
Paket kehadiran figur publik senilai lebih dari Rp2,5 miliar dari Kemendikbudristek juga menjadi perhatian. ICW mempertanyakan dasar kebutuhan dan kontribusi kegiatan tersebut terhadap program kementerian, terutama karena nilainya cukup besar.
Selain persoalan kebutuhan, ICW menyoroti spesifikasi beberapa paket pengadaan yang secara langsung mencantumkan kanal atau akun tertentu. Empat paket penayangan konten dari Kemendikbudristek, misalnya, menyebut YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
ICW menilai pencantuman akun tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa. Organisasi tersebut juga mempertanyakan dasar penetapan harga, termasuk metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan keseragaman nilai sejumlah paket pengadaan di lingkungan KKP.
Sorotan lainnya berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. PT Rans Animasi Indonesia merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.
Raffi disebut memiliki mayoritas saham perusahaan induk tersebut, sekaligus tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris.
Persoalan ini menjadi perhatian karena Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024. Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat melakukan tiga paket pengadaan dengan perusahaan terkait pada 2025 hingga 2026.
ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan keterkaitan kepemilikan perusahaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan. Meski demikian, temuan mengenai hubungan perusahaan dan kontrak pengadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Atas temuan tersebut, ICW meminta kementerian terkait membuka dokumen pengadaan secara lengkap, mulai dari kerangka acuan kerja, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan. ICW juga mendorong BPKP dan inspektorat jenderal kementerian melakukan audit untuk memeriksa kewajaran harga serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.
Selain itu, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu dan keterbukaan persaingan. Organisasi tersebut juga mendorong Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kementerian.
ICW turut meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Temuan ini kembali memunculkan perdebatan mengenai prioritas belanja negara di tengah kebijakan efisiensi. ICW menilai setiap pengadaan harus memiliki kebutuhan yang jelas, proses yang transparan, harga yang wajar, serta hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (*)
